Maraknya Peredaran PCC, Menandakan Peredaran Narkotika Di Indonesia Masih Tinggi

Jakarta- Piridinium klorokromat (PCC) adalah suatu garam berwarna kuning-jingga dengan rumus kimia [C5H5NH][CrO3Cl]. Garam ini merupakan pereaksi kimia dalam sintesis organik yang utamanya digunakan dalam mengoksidasi alkohol untuk menghasilkan karbonil. Berbagai senyawa terkait diketahui dengan reaktivitas yang sama. Meski tak lagi banyak digunakan, PCC menawarkan keuntungan dari oksidasi selektif alkohol menjadi aldehida atau keton, sedangkan banyak pereaksi lainnya bersifat kurang selektif demikian pengartian PCC menurut Wikipedia.org.
Seperti yang terjadi pekan ini Polda Sulawesi Tenggara menetapkan 9 orang sebagai tersangka kasus dugaan pengedaran dan penjualan pil PCC. Polisi juga menyita 5.227 butir pil PCC sebagai barang bukti
Setidaknya sudah ada 50 orang yang menjadi korban akibat peredaran obat PCC. Dua di antaranya meninggal dunia. Satu karena overdosis setelah mengonsumsi PCC dengan Somadril dan Tramadol. Satu korban lainnya meninggal dunia karena tenggelam setelah lari ke laut akibat berhalusinasi usai mengonsumsi obat.

BACA JUGA:Website Resmi Pengadilan Negeri Negara Dibali jadi Sasaran Hacker

“Telah ditetapkan 9 tersangka, 2 di Polda, 4 di Polresta Kendari, 2 di Polres Kolaka, dan 1 di Polres Konawe. Kemudian barang bukti itu ada 5.227 butir obat ini,” kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul di gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (15/9/2017) seperti diberitakan surat kabar online detik news

Martinus mengatakan para tersangka ditangkap lantaran tak mengantongi izin menjual obat keras itu kepada masyarakat. Mereka pun menjual dengan melanggar aturan syarat pembelian pil PCC, yaitu dengan memakai resep dokter.

“Sembilan orang tersangka ini melakukan praktik mengedarkan di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini yang bersangkutan tidak memiliki izin mengedarkan dan obat ini diperoleh harus melalui resep dokter. Ini tidak dalam praktiknya, dijual bebas,” jelas Martinus.

Polisi menjerat para tersangka dengan Pasal 197 juncto Pasal 106 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Ini berbunyi Pasal 197, setiap orang dengan sengaja memproduksi, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana Pasal 106 ayat 1, dipidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp 1,5 miliar,” terang dia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *